Penggantian Nama Jalan Jadi Polemik, Pemprov Janji Gencarkan Sosialisasi

Surabaya, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim akan melakukan sosialisasi kepada warga Surabaya soal pergantian Jalan Dinoyo menjadi Jalan Sunda dan Jalan Gunungsari menjadi Jalan Siliwangi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jatim, Soekarwo saat ditemui pasca pelantikan pejabat sementara di Grahadi, Selasa (13/3). Menurutnya pergantian ini tetap akan terealisasi karena ini wujud rekonsiliasi budaya antara Jawa dan Sunda.

Seperti diketahui, pada Selasa pekan lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penggantian dua nama jalan. Penggantian nama jalan tersebut menjadikan Jalan Prabu Siliwangi  berdampingan dengan Jalan Gajah Mada, sementara Jalan Sunda berdampingan dengan Jalan Majapahit. Tujuannya perubahan ini adalah sebagai upaya rekonsiliasi budaya sunda dan jawa.

Namun, langkah ini memicu protes dari para sejarawan. DPRD Surabaya sendiri menyebut bahwa penggantian ini belum final dan masih bisa dibatalkan.

1. Gubernur tegaskan pergantian nama jalan bagian dari kepentingan umum

Soekarwo mengatakan, kebijakan perubahan nama sebagian Jalan Gunungsari menjadi Jalan Siliwangi dan sebagian Jalan Dinoyo menjadi Jalan Sunda adalah bagian dari kepentingan umum.

"Jadi ada hak pribadi seseorang, tetapi ada hak kepentingan umum, ini yang harus balance, jadi nanti Pak Gatot (Gatot Sulistyo Hadi Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim) plus humas akan melakukan sosialisasi," ujarnya, Selasa (14/3).

2. Pergantian nama jalan tak sepenuhnya menghapus nama jalan

Pakde Karwo menegaskan, rencana ini bukan penghapusan jalan sepenuhnya melainkan hanya sebagian dari dua jalan yang ada di Surabaya yang akan diubah namanya untuk simbolik harmoni budaya. Meski ada kemungkinan usulan perubahan nama jalan ini tidak disetujui, Pakde tetap oprtimis akan terealisasi. 

"Silakan berpendapat, tapi saya akan dialog dengan masyarakat. Usulan daerah ke Gubernur belum tentu bagi pemerintah pusat pertimbangannya kepentingan umum. Tidak semua usulan pemerintah daerah juga bisa disetujui oleh pemerintah pusat, " kata dia. Menurut Soekarwo, pertimbangan utama dari perubahan ini adalah kepentingan umum.

3. Wali Kota Surabaya masih belum mau berkomentar

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat ditanya terkait pergantian nama jalan ini belum mau berkomentat apa-apa. Hal tersebut dikarenakan rencana pergantian yang merujuk ke rekonsiliasi merupakan program pemerintah provinsi. "Saya no comment lah," kata Risma singkat.

 

Situs Liputan.ORG , Portal Berita OnlineIndonesia Terbaru dan Terupdate
Sumber yang kami dapat berasal dari berbagai sumber online dan Sumber lapangan langsung